KSWP Konfirmasi Status Wajib Pajak

02.42.00 0

KSWP Konfirmasi Status Wajib Pajak

KSWP Konfirmasi Status Wajib Pajak

Apa Itu KSWP ?

Konfirmasi Status Wajib Pajak atau biasa disingkat dengan istilah KSWP adalah kegiatan pengecekan status yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.

Dasar Hukum KSWP


  1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
  2. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016
  3. Peraturan Instansi Pemerintah terkait yang mengatur kewajiban Instansi Pemerintah untuk melaksanakan KSWP
  4. Peraturan Menteri terkait yang mengatur kewajiban Instansi Pemerintah untuk melaksanakan KSWP
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak dalam rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah
  6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah
  7. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-80/PJ/2017 tentang Penegasan Prosedur Pemberian Surat Keterangan Status Wajib Pajak, dan Pemberian Informasi terkait Instansi Pemerintah yang Melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak
  8. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-98/PJ/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Instruksi Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada Layanan Publik Tertentu di Pemerintah Daerah

Status NPWP Tidak Valid Ketika Mengurus Ijin SIUP atau Ijin lainnya ? Begini Solusinya

Saat ini dengan adanya program Konfirmasi Status Wajib Pajak ini maka kita memang harus mulai aktif dan harus mulai belajar mengenai kewajiban perpajakan khususnya bagi kita yang akan mempunyai usaha, karena hampir semua instansi baik swasta maupun instansi pemerintah selalu menyertakan NPWP sebagai salah satu persyaratan yang harus dilengkapi. Adanya aturan seperti ini bukan untuk kita hindari tetapi justru kita harus ikuti sesuai regulasi tersebut sehingga bisa mengerti prosedur dan aturan yang berlaku.
Trus bagi anda yang sudah mempunyai NPWP dan akan mengajukan ijin usaha kemudian menemukan bahwa status NPWP anda tidak valid, jangan risau solusinya cukup mudah kok. Segera konsultasi ke kantor pajak, biasanya status tidak valid dikarenakan anda belum melaporkan SPT Tahunan atau ada tunggakan pajak yang belum anda selesaikan. Setelah melaporkan kewajiban anda tersebut segera ajukan Surat Permohonan Status Valid. Prosesnya cukup mudah dan tidak terlalu memakan waktu yang lama. Untuk formnya bisa anda download di bagian bawah artikel

FAQ Tentang KSWP


Apabila alamat pada NPWP berbeda dengan alamat Wajib Pajak ketika mengajukan permohonan layanan ke Instansi pemerintah, apa yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah?

Syarat untuk dinyatakan valid oleh KSWP adalah memiliki NPWP dan telah melaporkan SPT Tahunan PPh 2 tahun terakhir. Apabila Sistem Informasi/aplikasi KSWP telah menyatakan Status WP valid, walaupun alamat pada NPWP dan alamat sebenarnya berbeda, layanan publik tetap diberikan oleh Instansi Pemerintah sepanjang permohonan WP telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah dapat menghimbau WP untuk melakukan update alamat ke KPP Wajib Pajak terdaftar.

NPWP dan Cara Daftarnya

20.02.00 0

Cara Mudah Daftar NPWP

Cara daftar NPWP Online yang mudah dan cepat

Pengertian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak atau biasa disingkat dengan istilah NPWP adalah nomor yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peraturan Tentang Pendaftaran NPWP

Tata cara pendaftaran NPWP diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak :

Jenis NPWP

NPWP dibedakan menjadi 3 jenis yaitu :
  • NPWP Orang Pribadi / Perorangan
  • NPWP Badan Usaha
  • NPWP Bendaharawan

Syarat Pendaftaran NPWP

Untuk mendaftar NPWP ada beberapa syarat yang harus dilengkapi yaitu :

NPWP Perorangan Karyawan

  • Mengisi formulir pendaftaran NPWP
  • Fotocopy KTP
  • ID Card Perusahaan

NPWP Perorangan Usahawan

  • Mengisi Formulir pendaftaran NPWP
  • Fotocopy KTP
  • Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan

NPWP Badan Usaha

  • Mengisi Formulir pendaftaran NPWP
  • Fotocopy KTP Direktur
  • Fotocopy NPWP Direktur
  • Fotocopy Akta Pendirian perusahaan
  • Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan

NPWP Bendaharawan

  • Mengisi Formulir pendaftaran NPWP
  • Fotocopy KTP Bendahara yang ditunjuk
  • Fotocopy NPWP Pribadi bendahara yang ditunjuk
  • Fotocopy SK Penunjukan sebagai bendahara

Cara Daftar NPWP Manual

Cara daftar NPWP secara manual disini maksudnya adalah dengan datang secara langsung ke kantor pajak dan mengisi formulir pendaftaran serta melengkapi persyaratan sesuai dengan keterangan syarat diatas.

Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta

16.16.00 0

Cara Mudah Lapor Penempatan Harta Tax Amnesty

Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta
Setelah program Tax Amnesty berakhir pada Maret 2017 kemarin, para wajib pajak yang mengikuti program tersebut mempunyai kewajiban melaporkan penempatan hartanya secara rutin selama 3 tahun berturut-turut. Berikut ini akan kami share mengenai cara Lapor Penempatan Harta Tax Amnesty baik secara manual ataupun secara online.

Laporan Penempatan Harta Tax Amnesty Manual

Untuk laporan secara manual maka anda perlu mengisi form yang telah kami sediakan berikut ini
Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta
Silahkan buka file Excel Laporan Penempatan Harta Tax Amnesty yang sudah anda download melalui link artikel di bawah ini, ada beberapa sheet, silahkan baca petunjuk pengisian nya, kemudian silahkan isi Sheet Lap_PHT
Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta


Pastikan ketika anda mengisi form diatas dengan data harta yang anda tebus dalam program TAx Amnesty atau bisa juga berdasarkan Surat Keterangan Tax Amnesty yang sudah anda terima dari Kantor Pajak. Ketika melakukan pengisian pastikan juga Nama harta dan Kode Harta sudah sesuai dengan referensi harta pada Sheet Ref_Harta
Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta
Ketika sudah mengisi semua form dengan lengkap dan benar, silahkan klik tombol validasi sehingga akan muncul pesan "Validasi Selesai Sebanyak xx Data", pastikan tidak ada pesan error yang muncul dan silahkan simpan file tersebut. Silahkan cetak file tersebut dan jangan lupa ditandatangani kemudian silahkan dilaporkan ke Loket Kantor Pajak tempat anda terdaftar dengan membawa Hardcopy hasil cetakan serta softcopy file excel tersebut.

Laporan Penempatan Harta Secara Online

Laporan penempatan harta secara online pastinya akan memudahkan anda, tidak perlu datang ke Kantor Pajak cukup didepan komputer dan tersambung dengan koneksi internet. Oke langsung saja silahkan ikuti tutorial berikut ini.
Silahkan unduh formulir pelaporan penempatan harta tax amnesty melalui link yang sudah kami siapkan dibawah artikel ini, isi secara lengkap sesuai dengan data kita seperti langkah pelaporan secara manual diatas. Setelah semua form terisi dengan benar dan lengkap selanjutnya ikuti langkah-langkah dibawah ini

Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta
Silahkan buka djponline di browser anda, pastikan anda sudah mempunyai akun djponline, jika belum mempunyai silahkan daftar dengan menyiapkan EFIN terlebih dahulu atau silahkan baca artikel megenai Cara Daftar djponline.
Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta
Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta
Jika menu e-Reporting belum muncul pada halaman Homepage, silahkan klik menu Profile pada bagian sebelah kanan atas, seperti contoh gambar diatas dan Scroll halaman ke bawah pada bagian Tambah/Kurang Hak Akses. Silahkan centang menu e-Billing, E-Filing, e-Form, e-Reporting agar semua menu tersebut muncul di halaman Homepage djponline anda  dan silahkan klik tombol Ubah Akses agar settingan tersebut tersimpan

Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta
Silahkan kembali ke Homepage djponline, dan klik menu e-Reporting seperti contoh gambar diatas
Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta
Silahkan klik menu Pelaporan, kemudian pilih menu Buat Laporan dan klik menu Deklarasi Dalam Negeri

Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta
Silahkan masukkan 15 digit NPWP Wajib Pajak yang ikut Tax Amnesty ( Jika Wajib Pajak Perorangan) atau 15 digit NPWP direktur jika Wajib Pajak yang ikut program Tax Amnesty adalah Badan Usaha, kemudian klik tombol Cek maka akan muncul secara otomatis nama Wajib Pajak / Direktur Badan Usaha. Selanjutnya silahkan upload file Excel Laporan Penempatan Harta yang sudah anda isi dan siapkan pada awal tutorial diatas dengan klik menu Choose File, jika file excel sudah dipilih silahkan klik tombol Tambahkan Data
Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta
Maka ketika sukses menambahkan data akan muncul daftar harta yang diikutkan tax amnesty, silahkan klik Simpan
Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta

Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta
Akan muncul notifikasi Simpan Data, Apakah anda yakin akan menyimpan ? silahkan klik OK, selanjutnya akan muncul pesan bahwa Simpan Sukses, silahkan klik OK kembali. 
Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta

Selanjutnya klik menu Kirim pada menu bagian kanan seperti contoh gambar diatas
Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta
Silahkan klik Kirim Token untuk mendapatkan Token Pelaporan
Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta

Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta

Akan muncul notifikasi pesan bahwa Token sudah dikirim melalui Surat Elektronik / Email silahkan klik OK, selanjutnya cek email dan pastikan email yang berisi Token / Kode Verifikasi tersebut sudah masuk
Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta
Silahkan pastekan Kode Verifikasi / Token yang sudah anda copy dari email anda dan klik Submit Laporan
Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta
Muncul pesan Kirim Laporan, Apakah anda yakin akan mengirim laporan Deklarasi Dalam Negeri Periode Jan 2017 - Des 2017 ? Silahkan klik OK

Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta
Akan muncul notifikasi pesan bahwa Bukti penerimaan elektronik sudah dikirim ke email anda, silahkan klik OK

Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta

Jika sudah berhasil dikirim maka akan muncul di daftar laporan dengan mencantumkan Nomor Tanda Terima, Tanggal Tanda Terima, Jenis Laporan, Periode, Penyampaian dan Aksi. Untuk melihat  Bukti Penerimaan Elektronik laporan tersebut bisa dengan meng klik BPE, atau jika ingin melihat isi laporan bisa klik menu Lihat
Tax Amnesty Cara Lapor Penempatan Harta

Silahkan cek email kembali dan pastikan tanda terima e-Reporting Pelaporan Penempatan Harta Tax Amnesty sudah masuk ke email anda seperti contoh gambar diatas. Bagi anda yang ingin download Form Pelaporan Penempatan Harta Tax Amnesty silahkan download melalui link dibawah berikut ini.

Surat Keterangan Fiskal dan Cara Mengajukannya

22.59.00 0

Surat Keterangan Fiskal (SKF)

Surat Keterangan Fiskal

Pengertian Surat Keterangan Fiskal (SKF)

Surat Keterangan Fiskal atau biasa disingkat SKF adalah Surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi keterangan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (Pembayar Pajak) untuk masa pajak atau tahun pajak tertentu
Fungsi dan Manfaat Surat Keterangan Fiskal
fungsinya adalah

Syarat-Syarat Mengajukan Surat Keterangan Fiskal (SKF)

Untuk mengajukan Surat Keterangan Fiskal ada beberapa lampiran syarat yang harus dilengkapi yaitu :

  • Fotocopy SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir
  • Fotocopy tanda terima pelaporan SPT Tahunan tahun pajak terakhir
  • Fotocopy bukti setoran PPh pasal 29 tahun pajak terakhir dalam hal terdapat pembayaran atau fotocopy surat persetujuan mengangsur / menunda pembayaran dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan mengangsur / menunda pembayaran sesuai pasal 9 ayat (4) Undang-Undang KUP
  • Fotocopy SPPT PBB tahun pajak terakhir dalam hal kewenangan pemungutannya berada di Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini PBB sektor pedesaan dan perkotaan sudah beralih di Pemerintah Daerah masing-masing, jadi utk SPPT PBB boleh tidak dilampirkan
  • Fotocopy SPT Masa untuk tiga masa pajak terakhir
  • Fotocopy bukti laporan SPT Masa untuk tiga masa pajak terakhir
  • Fotocopy Bukti setoran pajak tiga masa pajak terakhir dalam hal SPT Masa tersebut terdapat pembayaran pajak.
  • Surat Pernyataan bahwa tidak sedang dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Siapa Yang Berhak Mendapatkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) ?

Yang bisa dan berhak mendapatkan Surat Keterangan Fiskal adalah :
  • Wajib Pajak yang tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
  • Wajib Pajak tidak mempunyai hutang pajak baik yang berstatus sebagai NPWP pusat ataupun NPWP cabang, kecuali Wajib Pajak yang telah disetujui dalam hal mengajukan permohonan penundaaan / mengangsur pembayaran pajak, Wajib Pajak yang mengajukan Keberatan / Banding sesuai Undang-Undang KUP
  • Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan tahun pajak terakhir dan melaporkan SPT Masa tiga masa pajak terakhir sebelum permohonan SKF diajukan

Berapa Lama Proses Surat Keterangan Fiskal (SKF) ?

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2014 pada pasal 7 disebutkan bahwa Surat Keterangan Fiskal itu akan diterbitkan dalam waktu paling lama 15 hari kerja sejak permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap

Cara Mengisi Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF)

Untuk mengajukan permohonan silahkan isi formulir permohonan sebagai berikut :
Surat Keterangan Fiskal dan Cara Mengajukannya
  • Langkah 1 silahkan isi Nomor dengan nomor surat permohonan, Lampiran silahkan isi dengan jumlah lampiran yang disertakan
  • Langkah 2 silahkan isi kolom Nama, NPWP , Alamat sesuai dengan data Wajib Pajak sebenarnya
  • Langkah 3 silahkan isi kolom Tanggal SPT Tahunan disampaikan dengan tanggal lapor SPT Tahunan, Status SPT Tahunan (silahkan isi dengan status Nihil/Kurangbayar/Lebih Bayar), Tanggal pembayaran diisi dengan tanggal pembayaran pajak PPh pasal 29 jika ada, Equalisasi omset SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN
Surat Keterangan Fiskal dan Cara Mengajukannya
  • Silahkan isi dengan SPT Masa 3 bulan terakhir (Romawi III) baik untuk NPWP pusat ataupun NPWP cabang jika ada
  • Romawi IV silahkan isi dengan pembayaran Ketetapan pajak / denda berupa STP, SKPKB untuk NPWP pusat ataupun NPWP Cabang
Surat Keterangan Fiskal dan Cara Mengajukannya
  • Silahkan isi Romawi V dengan data SPPT PPB anda untuk tahun pajak terakhir. Saat ini SPPT PBB tidak wajib dilampirkan karena pengelolaan dan pemungutan PBB sudah beralih ke Pemerintah Daerah masing-masing. Selanjutnya silahkan diisi tempat dan tanggal diajukan permohonan serta nama jelas pemohon.

Formulir Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF)

Supaya mempermudah anda dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal, berikut ini kami sediakan link download formulir permohonan Surat Keterangan Fiskal.